anisa wahdah GPOP-Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah 13 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) membuat program untuk memfasilitasi pemajuan kebudayaan. Balai ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ri dengan tUgas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.
Ahli Pertama Bidang Kesejarahan Yusri Darmadi menjelaskan bahwa pada tahun 2023 lalu, ada anggaran untuk komunitas hingga Rp30 juta, sedangkan untuk individu sekitar Rp20 juta. Pada tahun 2024 ini anggaran untuk komunitas dan individu di setarakan menjadi Rp20 juta.
“Pada tahun 2024, total ada 20 komunitas dan individu yang dianggarkan, sementara pada tahun 2023 ada 18 komunitas dan individu. Target di pimpinan sampai 30-40,” katanya, Senin malam (21/10).
Ia juga menambahkan bahwa mengingat anggaran diatur dan dialokasikan untuk fasilitas, sehingga BPK Kaltengsel menyamaratakan anggaran komunitas dan individu agar menjangkau lebih banyak target.
“Kalau kami wilayah kerjanya di Kalteng sama Kalsel, jadi semua aktivitas budaya macam-macam yang penting untuk pembiayaan even bukan untuk pengadaan,” ucap pamong budaya ini.
Ia menyampaikan bahwa even penampilan pertunjukan dapat dijadikan pameran dokumentasi karya budaya. “Saya berharap dokumentasi karya budaya karena hasilnya dapat digunakan sebagai data dukung penetapan warisan budaya tak benda,” ucapnya.
Dokumentasi karya budaya sudah dilakukan di Kalsel menjadi buku untuk atap masjid arsitektur. Sehingga dapat menjadi dukungan warisan budaya di Kalsel. Di Kalteng, dari Kota Palangka Raya ada wadi, di Kabupaten Gunung Mas terdapat Harubuh Manugal dan Lamandau yakni Penggolaran. Sehingga, pada 16 November 2024 akan diserahkan sertifikat warisan tak benda.
“Selama ini kalteng hanya lamandau terus yang rutin sebelumnya Babukung, Bana’i Tamu, Nota Garung Pantan,” ungkap pria berkumis tipis ini.
Menurut Yusri fasilitas pemajuan kebudayaan juga berguna untuk mengikuti dokumentasi karya, kajian maupun video sebagai data dukung. Sehingga dapat diarahkan dan mendapatkan hasil yang berdampak terhadap karya budaya. Selain itu, ia juga menyayangkan Kalteng termasuk salah satu provinsi warisan budaya terendah se-Indonesia.
“Adanya balai di sini untuk meningkatkan kuantitas,” tambahnya.
Alumni Univerisitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan paling tidak di Kalteng idealnya tiap tahun tiap kabupaten minimal ada satu. “Jadi bisa mengejar ketertinggalan secara kuantitas,” katanya. (nad)
